RIAU24.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan arah baru pengelolaan keuangan daerah meninggalkan cara lama dan menjemput masa depan digital.

Pesan itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digabungkan dengan sosialisasi pajak daerah dan peluncuran aplikasi SIPBUKAS, Rabu 17 Desember 2025 di Ruang Rapat Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH, menyatakan bahwa tantangan fiskal tahun 2025 tidak bisa lagi dijawab dengan pendekatan administratif konvensional. Daerah, ujarnya, dituntut melakukan lompatan, bukan sekadar perbaikan bertahap.

“Ruang fiskal harus diperluas. Itu hanya mungkin jika kita berani melakukan transformasi struktural berbasis digitalisasi dan integrasi sistem layanan,” katanya di hadapan pimpinan perangkat daerah, aparat kecamatan, perbankan, dan wajib pajak.

Forum strategis itu dihadiri juga oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Sri Madona Rasdy serta Kepala Seksi Pemulihan Aset Yogi Hendra, Plt. Kepala Bapenda H. Khairi Fahrizal, Sekretaris BKPP Kamaruzzaman, Sekretaris Diskominfotik Adi Sutrisno, perwakilan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bengkalis, Camat, Lurah, Kepala Desa, petugas pemungut PBB-P2, pelaku usaha, dan masyarakat. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa digitalisasi pajak bukan sekadar proyek teknologi, melainkan agenda kolektif.

Ersan menekankan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak lagi cukup mengandalkan mekanisme manual. Digitalisasi menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.