Ia menambahkan, KPU Siak juga terus melakukan perbaikan pelayanan dengan menerima berbagai masukan strategis dari Ombudsman RI Perwakilan Riau.

“Masukan tersebut menjadi bekal penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas layanan, baik kepada partai politik, peserta pemilu, maupun masyarakat luas. Yang paling utama adalah komitmen bersama seluruh unsur, baik komisioner maupun sekretariat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, menekankan pentingnya pembenahan enam area perubahan serta penguatan dua indikator utama pelayanan publik dalam pembangunan Zona Integritas.

“KPU harus siap menghadapi Pemilu 2029 dengan pelayanan yang transparan, berintegritas, independen, dan berbasis digital. Ke depan, pelayanan tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui sistem digital yang mudah diakses masyarakat,” jelas Bambang.

Ia juga menegaskan bahwa netralitas dan independensi KPU menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik di tengah tingginya dinamika politik.

“Pelayanan harus diberikan secara adil kepada seluruh pengguna layanan. Dengan birokrasi yang bersih dan standar pelayanan yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap KPU akan semakin kuat,” pungkasnya.