"Pemprov Kepri sudah melakukan kerja sama dengan Kanwil BPN dan Pertahanan dengan target penyelesaian masalah ini pada tahun 2020," ujarnya.

Sementara untuk dua temuan diawal, KPK meminta Korsupgah agar melakukan tindak lanjut dengan mendorong kajian tentang efisiensi BUMD dan meyusun time line penyelesaian pembenahan BUMD. 

Dan terakhir, Terkait Pengelolaan Aset, KPK mendorong agar pemda menarik aset-aset daerah termasuk kendaraan yang dikuasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Dalam kunjungan KPK di Kepri ini juga mengajak Instansi-Intansi, masyarakat untuk terlibat dalam upaya perbaikan Kepri kedepannya.