KPK Sebut Nilai Kepatuhan Legislatif Di Riau Lemah, Ini Penjelasannya

RIAU24.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para anggota legislatif, baik anggota DPD RI, DPR RI maupun anggota DPRD tingkat provinsi maupun kota/kabupaten se-Indonesia.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah  menyebutkan pihaknya bersama KPU telah mempublikan nama-nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia yang telah melaporkan LHKPN secara tepat waktu.

"Secara umum, dari 18.419 orang wajib lapor, tingkat kepatuhan adalah 70 persen atau sebanyak 12.880 orang. Sedangkan yang belum lapor berjumlah 5.539 orang," sebut Febri.

Untuk Riau sendiri, kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, terdapat 531 orang wajib lapor. Dari jumlah tersebut, baru 275 orang yang melaporkan LHKPN.

Sementara itu menurutnya, tingkat kepatuhan anggota legislatif yang ada di Provinsi Riau masih rendah dalam hal pelaporan harta kekayaannya. 

Dimana tercatat tingkat kepatuhan itu hanya mencapai 52 persen dari total 531 anggota legislatif yang ada di Riau.