"Kita belum dapat laporan resmi dari bawaslu tentang 6,7 juta, kalau tanpa data KPU sulit untuk merespon. Maka kita minta datanya supaya kita bisa respon, kalau tidak berbasis data bagaumana kita akan meresponnya? Laporan harus didukung data akurat," lanjut Wahyu.

Wahyu menambahkan, sebelumnya pihaknya sudah memberikan informasi kepada masyarakat pemilih dengan mengirimkan SMS Blast tanpa harus menerima undangan C-6.

"Ayo ke TPS, Jika belum terdaftar di DPT kamu tetap bisa memilih di TPS sesuai KTP-el/Surat keterangan (Suket) pukul 12.00-13.00. KTP-el/Suket dibawa meski tidak terima form C-6. Kami sudah memberikan sms blast kepada pemilih terkait hal tersebut," ungkapnya.

Rencananya Bawaslu akan mengunjungi KPU untuk menyerahkan detil informasi C-6 yang tidak terdistribusikan ke masyarakat pemilih, baik secara maupun alamat usai menangani masalah-masalah kecurangan terkini. "Nanti kami berikan by name by address ke KPU. Penanganan pelanggaran masih berlanjut dulu," tandasnya. ***

 

R24/bara