RIAU24.COM -  Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu terkait diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi.

Tak ayal, usulan itu dinilai berlebihan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni.  "Iya berlebihan, itu mencari sandiwara dalam lelucon. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini," ujarnya, Senin 17 Juni 2019.

Ditambahkannya, Gerindra dipastikan tidak akan ikut dalam hak interpelasi. Bahkan sebaliknya, terkait Pulau Reklamasi itu, kesalahan fatal justru ada pada Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

"Sebetulnya paling fatal zaman Ahok dong. Beliau ada bangunan, tapi belum ada izin bangunannya. Jangan masyarakat nggak ada izin bangunannya langsung dirobohkan," tandasnya lagi, seperti dilansir detik.

Menurutnya, bila ingin mendalami hal itu, NasDem sebaiknya mengikuti jalur yang semestinya. Dalam hal ini, tanyakan terlebih dahulu ke kepala dinas terkait. Bukan langsung main interpelasi, karena langkah itu menurutnya terlalu jauh.

Untuk diketahui, sebelumnya Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengatakan pihaknya akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, guna meminta penjelasan terkait diterbitkannya IMB di Pulau Reklamasi.  ***