Mahasiswa nyaris tidak terkendali. Mereka marah lantaran ada rekannya yang dipukul saat berupaya masuk.

Dalam poin tuntutan, massa menuntut DPRD Kepri menolak kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan. Mereka juga menolak pembentukan Dewan Pengawas KPK dan menolak birokrasi pelaksanaan fungsi penyadapan.

Mahasiswa pun menolak mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK. Massa turut menolak perintah koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, massa juga menolak mekanisme penggeledahan dan penyitaan, dan menolak pasal mengenai status kepegawaian KPK yang disamakan dengan aparatur sipil negara (ASN). ***