Bahkan Kapolri juga dituntut mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara. "Copot Kapolda Sulawesi Tenggara karena terbukti tidak profesional dalam menangani aksi demonstrasi," tegas Erma lagi.

Menurut politikus Partai Demokrat ini, pemerintah tidak boleh melakukan aksi kekerasan dan represi, dalam unjuk rasa dan kritik. Cara-cara seperti itu perlu dihindari karena akan menimbulkan korban.

"Indonesia adalah negara demokrasi," tandasnya. ***