Untuk itu, Agus meminta bantuan dari Komisi III DPR untuk komunikasikan hal ini dengan Komisi yang terkait dengan Kemenkeu dan Bappenas. "Karena ini kami meminta bantuan dari pihak Komisi III untuk mengkoordinasikan ini dengan Komisi terkait," jelasnya.

JAGA sendiri diluncurkan KPK pada Desember 2016 sebagai aplikasi untuk pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. (R24/Bisma)