Ia pun menyebutkan, bisa saja pihak pemerintah mengirimkan Supres pada Januari 2020. Karenanya, DPR tidak bisa memprediksikan kapan RUU Omnibus Law. "Walaupun pasalnya hanya sedikit tentu saja perlu kerja dan mekanisme harus kita lakukan," ujarnya.

zxc2

Dalam rapat konsultasi tersebut, kata Puan, pihaknya mengetahui bahwa ada sekitar 82 Undang-Undang dan 1194 pasal yang akan disinkronisasi dalam RUU Omnibus Law.