Dilapor ke KPK, ICW dan KMS Beberkan Deretan 'Dosa' Menteri Yasonna yang Berujung Tuntutan Pemecatan

Tak hanya itu, pihaknya juga menyorot kehadiran Yasonna dalam konferensi pers PDI Perjuangan beberapa waktu lalu. Padahal, Yasonna saat ini menjadi Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Apa urgensi dia (Yasonna) datang (ke konferensi pers PDIP)," kata Kurnia.

Tentu, Kurnia tidak mau tahu kehadiran Yasonna itu entah meresmikan atau terlibat langsung di Tim Advokasi PDI Perjuangan. Sebab, ini konteks kasusnya terkait dengan seseorang yang bepergian ke luar negeri.

"Itu adalah otoritas Kemenkumham. Kental sekali nuansa konflik kepentingan dalam perkara ini," ujarnya.

Pada ujung tuntutannya, ICW dan KMS meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM.

"Karena ini sudah timbulkan perdebatan di masyarakat dan dia berkata bohong ke publik, enggak tau Harun tapi faktanya Harun sudah di Indonesia. Makanya, ini harus jadi pegangan utama Presiden Joko Widodo untuk menegur dan memecat yang bersangkutan," tutupnya. ***