Pemekaran Provinsi Papua, Jangan Sampai Membebani APBN
RIAU24.COM - JAKARTA- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebutkan, agar pemekaran atas Provinsi Papua dikaji ulang kembali. Agar tidak ada lagi Provinsi dan Kabupaten yang hanya mengandalkan dana APBN.
Baca juga: Tangisan Ibunda Dokter Aulia Risma Ceritakan Perundungan yang Dialami Anaknya di PPDS Undip
zxc1
Sumbangsih pendapat asli daerah (PAD) ke APBD di bawah 50 persen. Kabupaten Timika sekalipun, tempat PT Freeport Indonesia, tambang emas terbesar dunia beroperasi, PAD-nya menyumbang 35 persen ke APBD.