RIAU24.COM - BENGKALIS- Adanya usulan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bengkalis oleh 12 organisasi keagamaan mendapat reaksi beragam dari kalangan masyarakat.

Menanggapi itu, DPRD Bengkalis menilai sebelum PSBB diberlakukan maka rasionalisasi APBD harus dituntaskan terlebih dulu.

zxc1

“Kita tidak berada dalam konteks setuju atau tidak PSBB ini diterapkan di Kabupaten Bengkalis. Karena mekanismenya sudah ada. Satu hal yang terpenting kalau memang PSBB ini mau diterapkan adalah rasionalisasi APBD harus dituntaskan dulu, baik karena adanya penurunan pendapatan dampak dari menurunnya harga minyak dunia, maupun menindaklanjuti SKB 2 menteri,” ungkap Ketua DPRD Bengkalis, H Khairul Umam, Kamis 7 Mei 2020.