Menu

Majalah Ternama Inggris ini Sebut Ada Sosok yang Menjadi Saingan Baru Jokowi

M. Iqbal 6 Jun 2020, 10:24
Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

RIAU24.COM - Majalah ternama terbitan Inggris, The Economist edisi terbaru mengulas tentang rivalitas antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, terutama saat penanganan pandemi Covid-19 yang melanda Ibu Kota dan Indonesia. Selain itu, majalah tersebut mengangkat judul 'Presiden Indonesia Punya Saingan Baru'.

Dilansir dari Republika.co.id, Sabtu 06 Jun 2020, Kasus Covid-19 pertama di Indonesia telah dikonfirmasi pada 2 Maret 2020, dan selama berpekan-pekan, Anies telah mendesak pemerintah pusat untuk bertindak. Tapi, pemerintah pusat ragu-ragu ketika virus tersebut menyebar, pertama melalui Jakarta, kemudian ke seantero negeri. Akhirnya, pada 31 Maret 2020, Jokowi mengumumkan keadaan darurat nasional.

Pada saat itu, Pemda diminta untuk meminta izin sebelum melakukan karantina wilayah, sebuah proses yang dihambat lewat birokrasi. Anies Baswedan pun dengan lantang menyampaikan kritikannya. "(Itu) seolah-olah kami mengusulkan proyek yang membutuhkan studi kelayakan," kata Anies kepada The Jakarta Post, seperti dikutip dari The Economist.

"Tidak bisakah Kementerian (Kesehatan) melihat bahwa kita menghadapi peningkatan jumlah kematian? Apakah itu tidak cukup?" ujar Anies lagi.

Pernyataan itu merupakan satu serangan yang dilepaskan Anies terhadap Jokowi. Dia mengkritik Jokowi karena tidak bertindak cepat dan kuat, dan Anies berulang kali membantah data pemerintah pusat tentang jumlah kasus covid-19. Hal itu menjadi 'tamparan di wajah' untuk Jokowi dan para pembantunya, kata seorang diplomat asing. Keluhan jelas menjebak presiden.

Ketika Anies berusaha untuk melakukan karantina wilayah di Jakarta setelah Jokowi menghabiskan berpekan-pekan menolak untuk melakukan hal yang sama ke seluruh negeri, Jokowi menyatakan, gubernur tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Pada hari berikutnya, Jokowi mengumumkan prosedur berat yang diperlukan sebelum pemda (Pemprov DKI) dapat membatasi pergerakan orang.

Halaman: 12Lihat Semua