Jepang Akan Memimpin Pernyataan G7 di Tengah Protes Baru di Hong Kong
Lebih banyak protes direncanakan dalam beberapa hari mendatang, dengan pendukung pro-demokrasi khawatir undang-undang keamanan nasional yang diusulkan akan meredam kebebasan di kota. Sementara rincian undang-undang keamanan atau bagaimana itu akan beroperasi belum diungkapkan, pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir dan undang-undang akan menargetkan minoritas "pengacau".
Namun para kritikus mengatakan undang-undang itu akan menghancurkan kebebasan sipil yang dinikmati warga Hong Kong di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem" yang diberlakukan ketika Inggris menyerahkan wilayah itu kembali ke China pada tahun 1997. Perjanjian tersebut akan berakhir pada 2047.
Jepang telah mengeluarkan pernyataan yang secara independen menyatakan keprihatinan serius tentang langkah Beijing pada 28 Mei, hari di mana Cina menyetujui keputusan itu, dan memanggil duta besar China untuk menyampaikan pandangannya.
Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada juga mengutuk langkah itu, dengan Washington mengatakan akan mencabut status perdagangan khusus Hong Kong yang diberikan berdasarkan undang-undang 1992 dengan syarat kota itu mempertahankan kebebasan dan otonomi utama.
Dengan meningkatnya gesekan AS-Cina, Jepang berada dalam posisi sensitif ketika merencanakan kunjungan kenegaraan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang awalnya ditetapkan untuk April tetapi ditunda karena pandemi virus corona.
Cina menyalahkan protes itu sebagian pada intervensi asing dan bergegas untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang bertujuan membatasi kegiatan separatis dan subversif di Hong Kong.
