Karena itu keberadaan Badan Ideologi Pancasila untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila harus  diatur dalam payung hukum undang-undang.

Karena bila diatur dalam Perpres maka akan bersifat sesuai kepentingan rezim. "Kita bersyukur Pak Jokowi membentuk UKP PIP yang kemudian menjadi BPIP. Kami berharap lembaga yang tanggung jawabnya mengawal pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung pada suatu rezim," jelasnya.