Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri pemerintah untuk mempercepat pengeluaran anggaran untuk sisa tahun ini dan mulai merencanakan pengadaan proyek untuk mempercepat pengeluaran awal tahun 2021.

Presiden baru-baru ini menandatangani undang-undang kontroversial yang bertujuan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi serikat pekerja menentang undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi dan telah menyebabkan protes besar, dan terkadang disertai kekerasan, dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah telah memangkas perkiraan ekonominya beberapa kali dan sekarang memperkirakan PDB akan berkontraksi antara 0,6 persen dan 1,7 persen untuk setahun penuh. Pengetatan pembatasan sosial di Jakarta di tengah lonjakan kasus virus baru telah memperlambat pemulihan.

Permintaan domestik, andalan ekonomi Indonesia, belum pulih, dengan inflasi inti yang terus melemah sejak Maret.

Negara ini telah mencatat surplus perdagangan dalam beberapa bulan terakhir karena ekspor meningkat, tetapi survei manajer pembelian baru-baru ini menunjukkan bahwa manufaktur terus mengalami kesulitan.

Dalam skala triwulanan, penyesuaian non-musiman, PDB tumbuh 5,05 persen dalam periode Juni-September tetapi itu juga sedikit di bawah ekspektasi untuk kenaikan 5,34 persen dalam jajak pendapat Reuters.

“Mengingat momentum yang lemah dari Triwulan ke-3, PDB untuk [kuartal keempat] juga berisiko dan kami sekarang lebih cenderung melihat pertumbuhan masih pada angka negatif yang signifikan sekitar -2 persen di Triwulan ke-4, yang akan mendorong pertumbuhan penuh tahun PDB menjadi -2 persen, ”kata Wellian Wiranto, ekonom OCBC.