"Dengan terus mendanai operasi perbatasan dan memberikan lampu hijau untuk aksesi Kroasia ke wilayah Schengen, komisi melepaskan tanggung jawabnya untuk memantau bagaimana bantuan UE digunakan dan mengirimkan sinyal berbahaya bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan dapat berlanjut tanpa pertanyaan," Kata Geddie.

Pengawas hak asasi manusia Amnesty International mengajukan pengaduan pada September 2020, yang memicu penyelidikan.

Pengaduan tersebut berargumen bahwa komisi menutup mata terhadap laporan pelanggaran dan gagal membentuk Mekanisme Pemantauan Independen untuk memastikan bahwa tindakan perbatasan Kroasia, banyak di antaranya didanai melalui bantuan darurat UE, mematuhi hak-hak fundamental, kata Amnesty International di pernyataan pada hari Selasa.

Kroasia adalah penerima manfaat lebih dari 108 juta euro ($ 127,6 juta) di bawah Migrasi Suaka dan Dana Internasional Uni Eropa (AMIF) dan telah menerima tambahan 23,3 juta euro ($ 27,5 juta) dalam bantuan darurat untuk migrasi dan manajemen perbatasan sejak 2017, menurut kelompok hak asasi manusia.

Bantuan darurat ke Kroasia menutupi sebagian besar biaya operasional, termasuk gaji pasukan polisi yang telah berulang kali dituduh melakukan pelanggaran hukum dan pelecehan terhadap migran dan pencari suaka, katanya.

Bulan lalu, Dewan Pengungsi Denmark (DRC) mengumpulkan kesaksian dari lebih dari 70 pengungsi dan migran di kamp Miral di Bosnia barat setelah mereka diusir dengan kekerasan dari Kroasia.