Terkait persoalan wacana pelarangan ekspor kelapa oleh pemerintah, menurut Iwan harus dijawab dengan penerapan 3 Perda dimaksud.

"Perda tentang kelapa ini sudah lama disahkan tapi belum juga beroperasi. Kita (FPKB, red) mendorong Pemda segera menerapkan 3 Perda ini, sehingga mampu menjawab persoalan kelapa di Inhil, termasuk wacana pelarangan ekspor kelapa ke luar negeri. Apalagi ketiga pihak antara petani, pengusaha dan pemerintah sudah sepakat, saya rasa tidak ada masalah lagi," kata Iwan Taruna, kemaren.

Makanya, Perda yang sudah ditetapkan bersama antara DPRD Inhil dengan Pemda hendak segera diterapkan. "Kami ingatkan kembali Pemda Inhil segera menerapkan 3 Perda ini," tegasnya.