Meski Dikecam, Mahkamah Agung India Memilih Untuk Tetap Menerapkan Undang-undang Pertanian yang Baru
RIAU24.COM - Mahkamah Agung India telah menghentikan penerapan tiga undang-undang pertanian baru yang ditentang keras oleh para petani, yang telah mengadakan protes besar-besaran di pinggiran ibu kota India selama lebih dari sebulan.
Pengadilan akan membentuk komite untuk mendengarkan keluhan petani terhadap hukum, Ketua Hakim Sharad Arvind Bobde mengatakan dalam sidang pada hari Selasa.
"Kami mempertahankan tiga undang-undang pertanian sampai pesanan lebih lanjut," kata Bobde.
"Kami memiliki kekuatan untuk membuat komite dan komite dapat memberikan laporan kepada kami," katanya, memerintahkan penahanan untuk jangka waktu yang dirahasiakan sesuai undang-undang yang disahkan pada bulan September. "Kami akan melindungi petani."
Tidak ada rincian lebih lanjut.
Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi telah mengesampingkan pencabutan undang-undang tersebut meskipun ada protes luas dari petani dan kelompok pekerja lain di seluruh negeri. Pemerintah Modi mengatakan undang-undang tersebut bertujuan untuk memodernisasi sistem pertanian kuno, yang menderita pemborosan besar-besaran dan kemacetan dalam rantai pasokan.
