Sementara wakil raja Belanda di tanah koloni merupakan penguasa tertinggi yang memiliki wewenang besar untuk mengatur birokrasi sampai level paling bawah.

Dengan kekuasaan seperti itu, dia bisa memecat siapa saja yang dianggap menyeleweng dan melakukan apa saja untuk membuat pemerintahan berjalan efektif.

Dia memanfaatkan kewenangannya untuk mencopot para pejabat korup dan memberantas berbagai penyelewengan yang dilakukan bekas pegawai VOC.

Salah satu pos korupsi terbesar sampai dengan Daendels berkuasa adalah Provinsi Pantai Timur Laut Jawa. Dengan pemerintahan terpecah menjadi beberapa prefektur, membuat sentralisasi kekuasaan berjalan efektif.

Alasannya karena pemerintah pusat makin mudah mengontrol daerah.

Ketika negara Hindia Belanda mulai mapan berdiri, keresidenan-keresidenan dan kabupaten-kabupaten yang dibentuk Daendels secara bergantian menjadi tulang punggung kekuasaan kolonial dalam mengeruk keuntungan dari tanah jajahannya.