"Pada 15 Maret tahun ini, pemerintah mengirimkan pemberitahuan yang menunjukkan alasan kepada panitia masjid, menyebutkan perintah pengadilan tinggi bahwa bangunan keagamaan ilegal harus dibongkar yang menyebabkan gangguan lalu lintas," kata Ahmad.

Menurut Ahmad, nomor identifikasi sebidang tanah yang disebutkan dalam show-cause notice itu bukan milik masjid. Dia mengklaim masjid itu berjarak lebih dari 100 kaki dari jalan dan tidak mengganggu lalu lintas.

“Panitia masjid mengajukan balasan dengan semua fakta tetapi itu tidak dipertimbangkan atau dicatat,” katanya.