Pemerintah Berupaya Tuntaskan Agenda Pembangunan Untuk Dorong Otonomi Papua

Operasi penegakan hukum terus dilakukan terhadap teroris bersenjata untuk menghentikan tindakan kekerasan mereka terhadap 92 persen masyarakat Papua yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tambahnya.

“Sekitar 92 persen masyarakat Papua adalah loyalis NKRI, berdasarkan hasil survei,” kata Menko Polhukam dalam keterangan pers belum lama ini.

Survei terbaru yang dilakukan bersama oleh Badan Intelijen Negara (BIN) bersama universitas dan beberapa lembaga kredibel lainnya, mengungkapkan bahwa 82 persen responden secara terbuka mendukung RUU otonomi khusus Indonesia, kata Mahfud.

Lebih lanjut, 10 persen responden menyatakan akan menerima apapun yang diputuskan untuk kemaslahatan Papua, sedangkan 8 persen secara langsung menolak kelanjutan otonomi khusus Papua, ungkap menteri.

Mereka yang menolak kelanjutan otonomi khusus Papua dapat dibagi menjadi tiga kelompok - sayap politik, klandestin, dan bersenjata, katanya.

“Yang kita hadapi sekarang adalah anggota kelompok bersenjata yang telah mengganggu keamanan 92 persen masyarakat Papua (yang setia kepada NKRI),” katanya.