Sementara Ketua LAMR Kuansing Pebri Mahmud SP. M.Eng menilai sangat perlu ada legalitas formal dari masyarakat, untuk menyelamatkan hutan lindung. " Jadi sangat perlu pemberlakuan hutan lindung menjadi hutan adat," Ujarnya.

Sedangkan kesepakatan bersama antara Pemkab, Polres, Dishut Riau, DLH, KPH, LAMR, Ninik Mamak, Camat, BKSDA antara lain yaitu :

1. Melakukan pendirian pos keamanan di kawasan Hutan Lindung,
2. Membangun jalan di sepanjang Hutan Lindung,