Penghapusan Pasal 370 dan 35-A konstitusi India, yang melarang non-penduduk lokal dari negara bagian lain untuk menetap atau membeli tanah secara permanen di Kashmir, menimbulkan kekhawatiran di antara penduduk bahwa pemerintah akan mengambil tanah dan mata pencaharian mereka.

Pemerintah federal membenarkan perubahannya yang luas, dengan mengatakan perlu untuk memerangi pemberontakan bersenjata dan memperkenalkan lebih banyak pekerjaan dan kemakmuran ekonomi di wilayah tersebut.

Tetapi penduduk setempat mengatakan tindakan itu hanya memperburuk situasi keamanan di wilayah yang bergolak itu.