Hakim menambahkan bahwa menyelesaikan perselisihan perkawinan itu sulit, dan kebanyakan reuni terjadi karena pasangan mempertimbangkan masa depan anak-anak mereka. 

“Kami menggunakan sentimen untuk membawa kompromi di antara pasangan dan menyatukan mereka kembali. Ini lebih ke masalah psikologis daripada fisik. Dalam kebanyakan kasus, meskipun pasangan bersatu kembali, bekas perselisihan mereka tetap ada. Dari 800-900 kasus perkawinan, kami berhasil dalam sekitar 20-30 kasus. Di Lok Adalat sebelumnya, dari sekitar 110 kasus perceraian, reuni hanya 32 kasus,” katanya. 

“Kasus perceraian meningkat drastis dari tahun ke tahun. Pasangan harus tinggal bersama selama setidaknya satu tahun sebelum mengajukan perceraian. Jika tidak ada undang-undang seperti itu, akan ada permohonan cerai yang diajukan langsung dari gedung pernikahan, ”tambahnya.

Dia mengungkapkan bahwa pengadilan telah menerima kasus perceraian karena banyak alasan aneh - karena tidak berbicara dengan pasangan, karena meletakkan garam di sisi piring yang salah, karena menjahit jas pernikahan dengan warna yang salah, karena tidak mengajak istri keluar, dll.

“Kami mendapatkan petisi perceraian lebih banyak dari daerah perkotaan daripada pedesaan. Di daerah pedesaan, panchayat desa turun tangan dan menyelesaikan masalah. Perempuan tidak memiliki kemandirian dan ketakutan mereka terhadap masyarakat dan sentimen keluarga memaksa mereka untuk mengatasi situasi tersebut. Tapi di kota-kota, perempuan dididik dan mandiri secara finansial," kata hakim.