"Kami berharap dengan adanya pertemuan ini bisa mendapatkan informasi lebih dalam terhadap tugas-tugas Satpol PP yang menyentuh langsung ke masyarakat, tentunya semua di dukung dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP," ujarnya.

Ahmad Zaki menanggapi bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP di kecamatan harus melapor terlebih dahulu ke Komando Satpol PP meskipun camat yang memerintahkan.

Sanusi Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis juga mempertanyakan pengawasan Satpol PP dalam keamanan dari sisi kejahatan dan lainnya yang meresahkan masyarakat serta ketertiban pedagang kaki lima yang masih belum tertib.

"Untuk mengukur tingkat kenyamanan dan kejahatan dilihat dari jumlah penduduk dan juga apabila ada pedagang kaki lima yang tidak tertib kami akan menegurnya langsung, walau ada beberapa yang tidak bisa diatur tetapi kita tetap memperhatikan PKL tersebut," ungkap Sekretaris Satpol PP Kampar.

Di sisi lain, Anggota Komisi I H. Arianto mengatakan, "Sebagaimana kita ketahui bersama kinerja Satpol PP harus kita akui dengan memberikan pengawasan di lapangan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi kedepannya kita harus meluruskan Tupoksi Satpol PP yang dijalankan dengan anggaran yang maksimal," sambung H Arianto.

Diakhir pertemuan, Ahmad Zaki  mengatakan bahwa pekerjaan dan Tupoksi Satpol PP harus didukung dengan anggaran yang maksimal, bantuan yang dilakukan oleh Satpol PP di kecamatan dinamakan BKO (Bantuan Kendali Operasional), setiap perintah camat ke satpol PP harus ada izin dari Kasat Satpol PP sesuai dengan tugas dan Tupoksi Satpol PP, apabila diluar Tupoksi tidak boleh dilaksanakan.