Sejak Februari 2022, Dewan Irlandia Utara yang dibentuk sebagai wadah pembagian kekuasaan dalam Perjanjian Belfast itu tidak lagi bersidang.

Penyebabnya adalah sikap partai-partai Unionis yang menolak pelantikan sebagai protes terhadap protokol Brexit. Unionis dan Loyalis adalah kelompok dengan mayoritas Kristen Protestan yang menuntut penyatuan Irlandia Utara di bawah Kerajaan Inggris. Adapun kaum Nasionalis menginginkan penggabungan dengan Republik Irlandia.

Adapun Protokol Irlandia Utara adalah mekanisme bea cukai yang disepakati oleh Inggris dan Uni Eropa.

Protokol tersebut disahkan karena Inggris ingin kembali menutup perbatasan antara Irlandia dan Irlandia Utara sebagai buntut Brexit. Langkah tersebut dianggap riskan karena melemahkan Perjanjian Belfast dan berpotensi kembali menghidupkan konflik.

"Meski memang ini saatnya untuk melihat kemajuan solid yang kita capai bersama, kita juga harus memperkuat komitmen dan menggandakan upaya untuk menepati janji yang kita buat pada tahun 1998," kata PM Sunak, Senin (10/04).

Mediasi Biden ditolak