"Kita dorong pemerintah kabupaten Indragiri Hulu juga Provinsi Riau segera memberikan penekanan pada perusahaan-perusahan tambang tersebut membuat akses jalan sendiri. Karena memang aturannya mereka wajib punya akses jalan sendiri. Bukan seperti sekarang. Sebab itu dalam waktu dekat kami dari IPMKP juga tokoh Peranap dan Inhu berencana audiensi dengan Gubernur Riau, Pak Syamsuar. Meminta sikap dan komitmennya. Tolong kami Pak Syamsuar," paparnya mengakhiri.

Diketahui, belum lama ini Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meninjau jalan rusak di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), hingga ruas jalan lintas menuju Indragiri Hilir (Inhil). 

Gubri mengakui truk muatan angkutan batu bara melebihi batas maksimal (tonase) atau truk over dimension over loading (ODOL) merupakan satu di antara penyebab kerusakan jalan di Provinsi Riau.

“Muatan yang lewat sini bisa mencapai 30 ton, sangat tak sebanding dengan kekuatan badan jalan,” kata Gubri, Senin (10/4/2023) lalu.

"Jangan sampai kita cuma kebagian jalan rusak. Nanti kita panggil (perusahaan batu bara), harus ada solusi penyelesaiannya," sambung dia.

Terkait mobil pengangkutan yang muatannya lebih dari kapasitas, sebetulnya sebut Gubri Syamsuar, ada di kenakan sanksi.