Seorang juru bicara pemerintah Rakhine mengatakan kepada media lokal bahwa mereka ingin mengelola distribusi bantuan, yang menurutnya belum dikelola secara adil.

"LSM hanya tertarik untuk membantu komunitas Muslim," kata juru bicara itu, mengacu pada Rohingya.

Dia lebih lanjut menuduh bahwa meskipun kelompok-kelompok internasional ini mengatakan mereka menyumbang kepada korban topan, komunitas Rakhine tidak menerimanya.

Menurut laporan Human Rights Watch pada 20 Juni, junta menunjuk 18 jenderal untuk mengawasi proses rehabilitasi di kota-kota yang terkena dampak bencana, yang dipimpin oleh wakil perdana menteri junta, Laksamana Tin Aung San, dan menteri urusan perbatasannya, Letnan Jenderal Tun Tun Naung.

San dan Naung telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa (UE).

"Para jenderal yang ditugaskan ke kota-kota di Negara Bagian Rakhine termasuk Brigadir Jenderal Sunny Ohn, yang menjabat sebagai wakil komandan di Negara Bagian Rakhine selama kampanye kejahatan militer terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida terhadap Rohingya pada 2017, dan Letnan Jenderal Aye Win, yang memimpin dua penyelidikan pada 2017 yang menutupi kekejaman militer," tambah laporan itu.