Puluhan Perempuan Greenland Mencari Kompensasi Atas Skandal Pengendalian Kelahiran Paksa dari Tahun 1960-an

Mads Pramming, pengacara yang mewakili para wanita, mengajukan klaim kompensasi ke kantor Perdana Menteri Mette Frederiksen.

Meskipun diharapkan bahwa pemerintah dapat menunda permintaan sampai komisi menyimpulkan penyelidikannya, kelompok tersebut siap untuk mengambil tindakan hukum jika perlu.

Pada tahun lalu, Denmark mengeluarkan permintaan maaf dan memberikan kompensasi kepada enam orang Inuit yang terpisah dari keluarga mereka pada 1950-an sebagai bagian dari upaya untuk membangun elit berbahasa Denmark di Greenland.

Greenland, dengan populasi sekitar 57.000, adalah pulau terbesar dan wilayah daratan paling utara secara global.

Meskipun memiliki bendera, bahasa, dan perdana menteri sendiri, aspek-aspek seperti mata uang, sistem peradilan, dan urusan luar negeri dan keamanan masih di bawah kendali Denmark.

Para wanita yang terkena dampak kampanye pengendalian kelahiran paksa bertekad untuk mencari keadilan dan pengakuan atas kerugian yang mereka alami, terlepas dari temuan komisi yang sedang berlangsung.