Anggap Demokrasi Cacat, Mahasiswa Surabaya Serukan Reformasi Jilid II
Ilustrasi.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, saat merespons somasi dari sejumlah advokat kepada Presiden terkait nepotisme, menilai semua itu adalah bentuk kebebasan berpendapat di negara demokrasi.
"Negara kita adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Setiap warga negara termasuk advokat memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, aspirasi dan bahkan kritik kepada penyelenggara negara," kata dia dalam pesan singkat, Kamis (7/12/2023).
Menurut Ari, dengan atau tanpa somasi tersebut, Presiden tetap berkomitmen mewujudkan demokrasi berkualitas, menjaga netralitas aparatur negara serta menegakkan supremasi hukum.
Baca juga: Vadel Badjideh Siap Masuk Penjara Jika Terbukti Pernah Behubungan Intim dan Minta Lolly Aborsi
(***)
