Undang-undang kontroversial, yang awalnya dirumuskan oleh junta sebelumnya pada tahun 2010, tidak pernah diaktifkan sampai sekarang.

Menurut ketentuannya, selama keadaan darurat, persyaratan dinas militer dapat diperpanjang hingga lima tahun, dan individu yang gagal memenuhi panggilan dapat menghadapi hukuman penjara untuk periode yang sama.

Junta militer mengumumkan keadaan darurat ketika merebut kekuasaan pada tahun 2021, situasi yang terus berlanjut, dengan tentara baru-baru ini memperpanjangnya selama enam bulan tambahan.

Langkah ini telah menuai kritik luas, karena tidak hanya memperkuat otoritas junta tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Apa artinya ini?

Ketika Myanmar bergulat dengan kekacauan yang sedang berlangsung, ditandai dengan protes pro-demokrasi yang berkembang menjadi perlawanan bersenjata, pemberlakuan wajib militer junta menambah lapisan kompleksitas lain pada lanskap politik negara yang penuh sesak.