"Karena tak mungkin ketiga kelembagaan tersebut mendadak punya anggaran total Rp60 triliun dari langit jika tidak dari sumber resmi negara yang diperuntukkan untuk ketiga kelembagaan tersebut," ujarnya.

Ronny menilai kalau mengandalkan anggaran dari tiga kelembagaan itu, artinya akan ada penambahan dana dari pusat untuk ke daerah. 

Terlebih, skema konsolidasi yang dimaksud belum jelas bentuknya.

"Jika memang demikian, maka itu artinya anggaran desa akan ditambah, terutama untuk anggaran BUMDes. Lalu anggaran bantuan untuk UMKM dan koperasi juga naik," jelasnya.

Apalagi, Ronny melihat ketiga kelembagaan yang dimaksud belum cukup mandiri untuk membantu menyediakan pendanaan, tercermin dari kondisi saat ini yang masih membutuhkan topangan dari pemerintah pusat.

"Jelas tidak masuk akal narasi tersebut (konsolidasi BUMDes, UMKM dan koperasi), justru aneh dan lucu. Narasi pembiayaan makan siang gratis ini dari awal aneh-aneh. Narasi justifikasinya juga aneh-aneh, tidak satu narasi. Apalagi menggunakan tiga kelembagaan tersebut sangat rentan korupsi, karena ketiganya bukanlah lembaga dan institusi ekonomi yang teraudit secara resmi selama ini," ungkapnya.