RIAU24.COM - Amerika Serikat pada hari Jumat (30 Maret) mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan pembatasan visa baru pada pejabat Hong Kong menyusul tindakan keras terhadap hak-hak di kota yang dikuasai China.

Perkembangan itu terjadi setelah undang-undang keamanan nasional baru mulai berlaku.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken merilis pernyataan yang mengatakan bahwa pada tahun lalu China terus mengambil tindakan terhadap otonomi tingkat tinggi, lembaga demokrasi, serta hak dan kebebasan Hong Kong yang dijanjikan.

"Sebagai tanggapan, Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa mereka mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa baru pada beberapa pejabat Hong Kong yang bertanggung jawab atas tindakan keras yang semakin intensif terhadap hak dan kebebasan," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Namun, dia tidak membagikan rincian tentang pejabat yang akan ditargetkan dalam sanksi terbaru.

Dia menyatakan bahwa tindakan keras itu termasuk pengesahan 'Pasal 23', yang merupakan undang-undang keamanan nasional yang ditujukan untuk menargetkan beberapa kejahatan seperti pengkhianatan, pemberontakan, spionase, dan pencurian rahasia negara.