Begitu pula dengan munculnya PKKPR yang dikeluarkan bupati Tangerang.

"Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN," ujarnya.

Juru Bicara AHY itu mengatakan koordinasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sudah dilakukan dalam sejumlah kesempatan. 

Terlebih, kementerian yang menerbitkan sertifikat itu sekarang berada di bawah koordinasi AHY.

Herzaky meminta masyarakat mempercayakan proses investigasi yang dipimpin Nusron Cs. Harapannya, Kementerian ATR/BPN bisa menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

"Setelah itu, agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut," katanya.