"Kami berharap selama tenaga honorer dalam database R2 dan R3 belum diangkat menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah tidak membuka rekrutmen CPNS dan PPPK baru. Jangan ada lagi janji-janji tanpa realisasi," tegas Faisol.

Mereka juga mengusulkan agar anggaran kepegawaian diserahkan ke pemerintah pusat, mengingat banyaknya kendala akibat keterbatasan belanja pegawai di daerah yang sering dijadikan alasan untuk tidak mengangkat honorer menjadi ASN.

(***)