DPRD Pekanbaru Desak Penurunan Tarif Parkir Sesuai Perwako, Ancaman Pungli bagi Pengelola Bandel

RIAU24.COM - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menegaskan tidak ada alasan bagi pengelola parkir untuk tidak menurunkan tarif parkir, menyusul terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwako) terbaru. Anggota Komisi IV, Pangkat Purba, menyatakan pihak yang menolak kebijakan ini dapat diindikasikan melakukan pungutan liar (pungli).
"Perwako sudah ditandatangani, Dishub juga telah mengirim surat ke pengelola parkir. Tidak ada alasan untuk menolak penurunan tarif. Jika masih bandel, ini bisa masuk dugaan pungli," tegas Pangkat, Sabtu (22/2/2025).
Pangkat mendesak Dishub segera mengganti plang tarif parkir di seluruh kota untuk menghindari kebingungan masyarakat. Ia juga mengkritik sikap pengelola yang cepat menaikkan tarif sesuai Perwako, tetapi lambat menurunkannya.
"Jangan ngeyel! Saat tarif naik, langsung diterapkan. Tapi saat turun, banyak alasan," ujarnya.
DPRD Pekanbaru akan mengambil langkah tegas jika hingga akhir minggu tarif parkir belum diturunkan. Pangkat menegaskan, DPRD tidak akan diam jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak dijalankan.
"Jika masih ada yang bandel, kami akan bertindak tegas. Masyarakat tidak boleh terus dirugikan," pungkasnya.