RIAU24.COM -Pengamat politik Undip, Wahid Abdulrahman menilai harus mulai ada kewaspadaan terjadinya krisis politik antara Pemerintah dan PDIP yang bisa berdampak pada relasi pemerintah pusat dan daerah. 

Krisis itu mulai terasa sejak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK.

"Keputusan KPK dalam penetapan tersangka kasus korupsi yang menyeret elite politik nasional sulit dipisahkan dari pro-kontra. Apalagi jika bukan dilakukan karena tangkap tangan," kata Wahid dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

Ia menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK menjadi pemicu atau trigger utama karena Hasto sebagai Sekjen tidak sekadar menjadi marwah partai setelah Ketua Umum, tapi juga memiliki hubungan psikologis yang kuat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Menganggu Hasto bisa dinilai sebagai upaya merusak marwah partai dan menyakiti Bu Mega. Wajar jika kemudian Bu Mega merespons dengan instruksi penundaan kepala daerah untuk hadir dalam retret di Magelang," ujar Wahid.

"Bu Mega memiliki rekam jejak kuat dalam memegang ideologi partai dan sikap sebagai seorang demokrat dengan berbagai konsekuensinya. Tidak mudah untuk mengubah pendirian Bu Mega," imbuhnya.