Tito menjabarkan Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terus diperkuat agar produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.

Masih kata Tito, Pemerintah daerah di minta untuk mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menjaga daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar.

Sementara itu Wabup Bagus mengatakan Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis aktif dan memantau harga dan distribusi barang, termasuk memastikan produk halal tersedia dengan harga yang wajar dengan berkolaborasi antara BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), 

"Pemerintah daerah, dan pelaku usaha akan diperkuat guna mendukung percepatan sertifikasi halal dan stabilitas harga khusus nya di Kabupaten Bengkalis," kata Bagus.