"Kita upayakan, makanya kita minta formulasinya dulu dari Pak Kadis,"tambahnya.

Syahrial Abdi, Kepala Dinas Perkebunan Riau, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti instruksi Gubernur. Ia akan melakukan kajian mendalam terkait potensi dan luas lahan sawit yang dapat dikelola.

 "Kami akan segera melakukan kajian untuk menentukan langkah terbaik, apakah memanfaatkan BUMD yang sudah ada atau membentuk BUMD baru," kata Syahrial.

Saat ini, salah satu BUMD di Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), memiliki anak perusahaan bernama SPR Trada. Perusahaan ini telah menjajaki peluang bisnis di industri peternakan sapi perah. Namun, Syahrial belum dapat memastikan apakah SPR Trada dapat mengelola perkebunan sawit sesuai dengan gagasan Gubernur Wahid.

 "Yang jelas, pengelolaan harus sesuai dengan core bisnisnya. Jika tidak, kita akan bentuk BUMD baru. Nanti hasil kajian akan kami sampaikan kepada gubernur," paparnya.

Rencana pengelolaan perkebunan sawit ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang telah bebas dari sengketa hukum.