RIAU24.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyebut pihaknya menunggu laporan dari pemerintah terkait skema pendanaan gelaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di 24 wilayah.

Hal ini karena laporan tersebut diterima parlemen pada Jumat 7 Maret 2025 dikutip dari inilah.com, Sabtu 8 Maret 2025.

Namun, karena tidak ada Raker pada hari tersebut, maka laporan akan disampaikan pada hari Senin 10 Maret 2025.

"Dan harusnya hari Jumat (kemarin) ini sudah siap mereka, tetapi karena hari Jumat kita tidak ada raker, jadi hari Senin. Tapi saya dapat informasi, pemerintah sudah siap," sebutnya.

Kebutuhan pendanaan untuk 24 daerah yang melaksanakan PSU diperkirakan mencapai Rp750 miliar.

Anggaran tersebut di luar biaya pengamanan.