RIAU24.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengusulkan kepada Gubernur Riau Abdul Wahid untuk menerapkan sistem pemberian hadiah dan hukuman (reward dan punishment) bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menilai hal ini dapat membantu OPD bekerja lebih optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu menurutnya ini bisa menjadi salah satu solusi mengatasi defisit anggaran APBD 2025 yang mencapai Rp2,21 triliun.

"Misalnya, jika target tercapai mereka akan diberi penghargaan seperti salah satunya penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebaliknya, jika target tidak terpenuhi, TPP mereka dipotong," kata dia, Jumat (7/3/2025).

Politisi PDIP ini berharap dengan penerapan sistem reward and punishment ini bisa menjadi 'pecut' untuk mendorong OPD dalam  meningkatkan PAD.

"TPP besar tapi hasil minim itu tidak adil. Harus ada mekanisme yang jelas, siapa yang bekerja keras mendapat penghargaan, yang tidak mencapai target harus menerima konsekuensinya," tegasnya.