RIAU24.COM - Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengkritisi rencana Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang khusus mengelola perkebunan kelapa sawit. Meski mengakui potensi pendapatan besar dari komoditas tersebut, Abdullah menilai lebih baik memberdayakan BUMD yang sudah ada daripada membentuk entitas baru yang memerlukan biaya besar, termasuk penyertaan modal awal.

"Kami mendukung optimalisasi pengelolaan kelapa sawit oleh BUMD, tetapi tidak setuju dengan pembentukan entitas baru. Sebaiknya, BUMD yang sudah ada diberdayakan saja. Membentuk BUMD baru akan membutuhkan biaya tinggi, terutama untuk penyertaan modal awal," ujar Abdullah pada Senin 10 Maret 2025.

Abdullah juga mengingatkan bahwa sebagian BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini belum mencapai titik impas atau break-even point (BEP). Ia khawatir, BUMD baru justru akan menjadi beban tambahan bagi Pemprov Riau.

Sebagai solusi, Abdullah yang juga anggota Fraksi PKS menyarankan agar Pemprov Riau memanfaatkan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) untuk mengelola sektor kelapa sawit. Menurutnya, SPR dinilai layak karena telah memiliki tiga anak perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan.

"SPR sudah memiliki pengalaman dan infrastruktur yang mumpuni di sektor kehutanan dan perkebunan. Alangkah baiknya jika BUMD ini yang diberdayakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sawit," tambahnya.