Pemerintah disebut tengah menimbang ulang efektivitas berbagai kebijakan sosial untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan tepat sasaran.

Langkah Prabowo menghapus tantiem juga selaras dengan instruksi kepada Danantara (lembaga pengelola investasi pemerintah) untuk menyetop pemberian bonus jika perusahaan BUMN mencatatkan kerugian. Jumlah komisaris pun akan dibatasi maksimal enam orang per perusahaan.

Sejauh ini, kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat hingga Rp 8 triliun per tahun dan menjadi salah satu langkah paling tegas Presiden Prabowo dalam membenahi tata kelola BUMN sejak awal pemerintahannya.

(***)