“Negara bisa saja menebar aparat di setiap sudut kota untuk alasan keamanan. Tetapi, jika rakyat justru merasa terintimidasi, itu artinya negara gagal menjaga daulat rakyat,” katanya.

Rocky juga menyinggung lemahnya oposisi di Indonesia. Dengan hampir semua partai politik berada di barisan pemerintah, suara kritis makin terbatas. “Tanpa kritik, tanpa oposisi, tanpa suara alternatif, republik ini berisiko berubah menjadi republic of fear, republik yang dibangun atas dasar ketakutan,” ujarnya.

Ia menilai kritik publik harus dilihat sebagai bagian penting demokrasi, termasuk soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi.

“Ini bukan percakapan antarindividu, melainkan percakapan warga negara dengan kepala negara. Dalam logika demokrasi, kecurigaan warga negara tidak mengandung unsur kriminal. Itu adalah hak rakyat untuk meminta pertanggungjawaban,” jelas Rocky.

Menurutnya, demokrasi sehat hanya mungkin jika ada ruang bebas bagi kritik dan perdebatan intelektual. Tanpa itu, pejabat publik akan makin jauh dari tanggung jawab melayani rakyat.

“Rakyatlah yang berdaulat. Negara hanya alat. Begitu logika ini terbalik, konstitusi kehilangan ruhnya, dan demokrasi berubah menjadi formalitas belaka,” kata Rocky.