“Kalau daerah sini (Senayan) Rp 40 sampai Rp 50 jutaan juga (besaran sewa rumahnya),” kata dia. Politikus Partai Golkar itu menambahkan, dalam besaran tunjangan perumahan juga sudah termasuk biaya jasa sopir dan pembantu rumah tangga.

Pernyataan tersebut disampaikan Adies untuk sekaligus membantah narasi yang menyebut anggota DPR menerima gaji pokok bulanan hingga Rp 100 juta.

Alasan efisiensi Senada dengan Adies, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa pemberian tunjangan perumahan justru lebih efisien dibandingkan dengan biaya perawatan rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.

Menurut Said, perawatan rumah jabatan anggota (RJA) menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun, mulai dari perbaikan fisik, pemeliharaan taman, hingga gaji satpam.

“Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA. Rehab RJA, jaga tamannya RJA, satpamnya RJA, kerusakan-kerusakan perumahan RJA itu kan gede,” kata Said.

Said mencontohkan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bahkan lebih dulu menerima tunjangan perumahan. Sebab, fasilitas rumah dinas dinilai sudah tak lagi mendukung kerja-kerja parlemen.