RIAU24.COM - Rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang diinisiasi pemerintah dan DPR mendapat dukungan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Ketua PBNU, Fahrur A Rozi, menilai langkah ini akan meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji serta umrah di Indonesia.

"Saya kira lebih bagus demikian agar fokus dan lebih baik," ujar Fahrur atau yang akrab disapa Gus Fahrur, dikutip Minggu (24/8/2025).

Menurutnya, perubahan Badan Pengelola (BP) Haji menjadi kementerian akan memberi kewenangan lebih luas sekaligus konsolidasi penuh dalam sistem tata kelola haji.

"Saya setuju jika diintegrasi penuh sistem tata kelola haji dengan meningkatkan Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji Indonesia agar penyelenggaraan haji lebih terpadu, profesional, dan efisien," katanya.

Ia menambahkan, konsolidasi kewenangan dalam satu kementerian khusus akan mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji maupun umrah.