Rocky juga mengkritik pergeseran sawit dari fungsi pangan menuju komoditas modal. Menurutnya, proyek food estate berisiko menghapus keanekaragaman hayati sekaligus budaya pangan lokal.

Ia menyoroti Papua sebagai contoh penting. Wilayah itu memiliki sekitar 37 juta hektar hutan, sebagian besar hutan primer, dengan ribuan spesies dan ratusan komunitas adat. “Pangan bukan sekadar membuat kenyang, tetapi menghormati DNA budaya. Di Papua, DNA itu adalah sagu,” tegasnya.

Rocky menambahkan, jika tata kelola lahan tidak adil, konflik agraria berpotensi meluas menjadi konflik etnis. Potensi itu, kata dia, bisa muncul di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.

“Sejarah bangsa ini berulang kali bermula dari sengketa tanah—dari Perang Diponegoro sampai gagasan Marhaen. Kalau lahan terus jadi rebutan, konflik sosial bisa berubah menjadi konflik etnis,” ujarnya.

Deddy Sitorus: Dimensi Politik Tidak Bisa Dihindari

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI dari PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa persoalan konsesi, pangan, maupun konflik agraria bukan sekadar isu ekologi, melainkan erat kaitannya dengan arah politik nasional.