"Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi," jelasnya.

Ani menjelaskan UU disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Oleh sebab itu, apabila ada ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

"Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi," imbuhnya.

Ia memastikan dirinya selalu melakukan tugas negara dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan tidak korupsi.

"Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom, empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia," terangnya.

Ani menyebutkan segala kritik hingga makian yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi langkah pembenahan diri, terutama Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan.